Aksi Penanganan Abrasi di Desa Matang Danau
Masalah abrasi yang melanda bibir pantai Desa Matang Danau di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi perhatian serius. Dampak dari abrasi, yang diperparah oleh perubahan iklim, bukan hanya mengancam jalan utama, tetapi juga lahan pertanian yang berpotensi mengganggu swasembada pangan di wilayah tersebut.
Kepala Desa Matang Danau, Halipi, dan Camat Paloh, Budi Susanto, menjelaskan situasi tersebut saat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, melakukan peninjauan pada 9-10 Juli 2025. “Kondisi di sini sudah sangat darurat. Abrasi menggerus pantai hingga 5 hingga 8 meter setiap tahunnya, mengancam akses jalan yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan. Dulu, ada lapangan bola di sini, kini sudah habis tergerus laut,” ungkap Halipi.
Perjalanan darat sekitar tujuh jam dari Kota Pontianak tak menyurutkan keinginan Herzaky untuk mendengar aspirasi warga di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. “Jika tidak segera ditangani, sawah akan hilang dan sumber penghidupan ribuan jiwa terancam,” jelasnya. Abrasi yang terus berlanjut juga menyebabkan jembatan di lokasi tersebut ambruk akibat dampak ombak.
Herzaky menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat. “Saat ini, masih terdapat 400-450 meter garis pantai yang belum ditangani. Kami akan berupaya mempercepat prosesnya, karena ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga soal keselamatan warga,” tegasnya.
Menurutnya, desa ini merupakan wajah negeri kita, dan pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. “Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kita harus memulai pembangunan dari desa,” imbuhnya. Balai Wilayah Sungai Kalimantan I telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023 dan berencana untuk melanjutkan pembangunan lebih lanjut.
“Jika pengaman pantai dilanjutkan, kawasan ini tidak hanya akan aman dari abrasi, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata,” kata Halipi, menandaskan pentingnya penerusan proyek tersebut. Dampak positif dari pembangunan ini sudah mulai terlihat, di mana beberapa lahan pertanian terselamatkan, dan kawasan ini menarik minat wisatawan karena keindahan pesisirnya.
Budi menambahkan, pelaksanaan proyek pengamanan pantai menyentuh tiga aspek penting: lingkungan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat. “Ini harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya. Peninjauan lapangan dihadiri pula berbagai tokoh masyarakat dan pejabat legislatif, menegaskan semangat kolaborasi dalam menangani isu abrasi ini.
