Jawaban Bupati Klungkung I Made Satria di Sidang Paripurna
Pada Sidang Paripurna yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 Juli 2025, Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum (PU) dari berbagai fraksi DPRD Kabupaten Klungkung mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PDIP mengenai sinkronisasi RPJMD dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, Satria menekankan bahwa seluruh visi dan misi daerah telah diselaraskan dengan arah pembangunan pusat. Dalam pemaparannya, beliau menyebutkan lima bidang prioritas dalam RPJMD, yaitu:
- Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia
- Bidang Penanggulangan Kemiskinan
- Bidang Tata Kelola Pemerintahan
- Bidang Pelestarian Lingkungan
- Bidang Pariwisata dan Budaya
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah akses air bersih secara bertahap, dimulai dari Desa Tanglad tahun ini. Kami juga merencanakan pembangunan sumber daya air dan penggantian jaringan distribusi di kawasan perkotaan,” jelasnya.
Satria juga menyampaikan inisiatif untuk menangani defisit lahan pertanian melalui penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang akan berkolaborasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klungkung.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program pemeliharaan ruang kelas, penguatan kompetensi guru, dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu juga direncanakan. Selain itu, pelatihan untuk calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ditujukan bagi keluarga miskin.
Pengentasan kemiskinan akan dilakukan melalui beasiswa, transportasi gratis bagi siswa di setiap kecamatan, bantuan iuran BPJS, pelatihan kerja, serta rehabilitasi rumah. “Jaminan sosial untuk petani, nelayan, dan pekerja rentan lainnya juga akan kami berikan,” imbuh Satria.
Terkait pelestarian lingkungan, upaya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat akan dilakukan. Mengenai taman hutan raya di Nusa Lembongan, beliau menyatakan hal tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Menanggapi kekhawatiran Fraksi Golkar mengenai abrasi pantai dan normalisasi sungai, Satria menegaskan telah berkoordinasi dengan Dinas PUPRPKP untuk mencari solusi, yang diharapkan dapat didanai melalui APBN.
Pada aspek perizinan usaha, sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, penyederhanaan proses perizinan dan pajak menjadi fokus perhatian. “Kami akan meningkatkan akses jalan menuju destinasi wisata, serta berencana melakukan migrasi lampu penerangan jalan ke LED,” tutup Satria, berbicara tentang infrastruktur di Kabupaten Klungkung.
