Polemik Larangan Study Tour di Jawa Barat
Larangan study tour untuk siswa di Jawa Barat menjadi perdebatan hangat. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa isu ini tidak perlu dibesar-besarkan dan bisa diatur sesuai kebutuhan sekolah.
Laraangan ini tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA, yang berisi sembilan langkah pembangunan pendidikan menuju Gapura Panca Waluya yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2025. Dalam surat tersebut, sekolah dilarang mengadakan kegiatan piknik yang disamarkan sebagai study tour, karena bisa menambah beban orang tua.
Dari sisi inovatif, terdapat alternatif kegiatan menarik yang bisa diganti, seperti pengelolaan sampah mandiri di sekolah, pertanian organik, peternakan, dan perikanan. Kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan pengalaman berharga tanpa menguras kantong orang tua.
Dengan nada santai, Dadang menjelaskan, “Study tour tidak perlu dipolitisir. Jika orang tua dan sekolah sepakat, kegiatan bisa dilakukan. Namun, kegiatan harus memberikan pengalaman belajar yang relevan.” Dia menekankan bahwa study tour seharusnya bukan sekadar hiburan, tetapi juga mendidik, terutama dalam konteks edukasi sejarah.
“Kegiatan ini harus bermanfaat. Anak-anak perlu merasakan mengunjungi tempat bersejarah seperti Monas dan belajar dari sejarah Indonesia,” tambahnya. Dia percaya bahwa study tour yang baik bisa memberikan edukasi dan pengalaman berharga bagi siswa.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Dwi Subianto dari Fortusis Jabar, yang mengatakan bahwa jika study tour tidak sejalan dengan prinsip pendidikan dan lebih bersifat rekreatif, maka larangan tersebut dianggap perlu. Menurutnya, banyak kegiatan study tour yang akhirnya hanya menjadi ajang jalan-jalan, membebani orang tua tanpa nilai tambah edukatif.
Pihak pelaku wisata pun berharap ada kelonggaran dari Gubernur agar study tour dapat kembali diperbolehkan. “Kami hanya ingin perubahan yang positif, bukan sekadar mencabut larangan,” ungkap Abung, pemilik PO Bus, menekankan bahwa solusi yang tepat diperlukan agar tidak mematikan sektor pariwisata.
Dengan berbagai pendapat yang muncul, larangan ini menjadi topik yang berpotensi untuk dibahas lebih dalam, demi menciptakan kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi siswa tanpa membebani orang tua.
