Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar inisiatif memberi akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, melainkan sebuah strategi terintegrasi untuk memberdayakan keluarga dan menstimulasi ekonomi lokal. “Ini adalah bentuk optimalisasi dari Sekolah Rakyat. Anak-anak belajar di sekolah, sementara orangtua mereka mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Rabu (2/7/2025).
Pemberdayaan tersebut mencakup pelatihan keterampilan, penguatan usaha produktif, serta akses permodalan bagi orangtua siswa. Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada kondisi tempat tinggal mereka. “Kalau tanah milik sendiri, kita bantu supaya rumahnya lebih layak huni. Kalau bukan milik sendiri, kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan lahan,” jelas Gus Ipul.
Konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga miskin—mulai dari pendidikan anak hingga kemandirian ekonomi orangtua. Semua program ini akan dilaksanakan secara bersamaan—pendidikan anak, pemberdayaan orangtua, dan perbaikan kondisi rumah—agar dampaknya terasa nyata dan berkelanjutan.
Tak hanya sebatas teori, dampak ekonomi dari program ini mulai tampak. Seluruh tenaga pengajar dan staf pendidikan direkrut dari wilayah sekitar, sehingga turut menyerap tenaga kerja lokal. “Guru-gurunya diambil dari kabupaten dan kota, otomatis membuka peluang kerja baru,” ungkap Gus Ipul. Kendati demikian, pembangunan dan renovasi sekolah juga menyerap banyak tenaga kerja dari komunitas setempat. “Saya lihat ada satu titik, di situ ada 100 pekerja yang bergantian bekerja 24 jam. Kalau di 100 lokasi, sudah ribuan yang terlibat,” tambahnya.
Gus Ipul turut mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan belajar agar aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan maupun intoleransi. “Jangan sampai terjadi perundungan, kekerasan seksual, atau gerakan intoleransi di sini,” tegasnya. Untuk mendukung hal ini, Kemensos bekerja sama dengan KPAI dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, serta memperkuat sistem pemantauan melalui teknologi seperti CCTV.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lingkungan yang aman, layak, dan mendukung pertumbuhan anak secara holistik. Tak hanya belajar di kelas, mereka juga tinggal di asrama, mengonsumsi makanan bergizi, memakai seragam, dan mendapatkan fasilitas seperti laptop. Fasilitas pendukung—dari ruang kelas, kamar tidur, dapur, hingga laboratorium—dibangun sesuai standar nasional.
Kurikulum yang disusun bersifat sistematis dan komprehensif, dimulai dari persiapan fisik, mental, dan akademik yang berbasis talent mapping. Selanjutnya, mereka mengikuti pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, termasuk penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan literasi. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025 dengan 395 rombongan belajar yang tersebar di jenjang SD, SMP, dan SMA. Sebagian besar lokasi berada di Pulau Jawa (48 titik), diikuti Sumatra (22 titik), Sulawesi (15 titik), Bali dan Nusa Tenggara (4 titik), Kalimantan (4 titik), Maluku (4 titik), dan Papua (3 titik).
Selain 100 lokasi awal, pemerintah berencana menambah 100 titik lagi sesuai arahan Presiden Prabowo, memanfaatkan balai latihan kerja serta unit pelaksanaan teknis milik Kemenaker dan pemerintah daerah. Dengan tambahan ini, target lebih dari 20 ribu siswa dapat belajar dan berkembang di Sekolah Rakyat, menjadikannya salah satu program pendidikan dan pemberdayaan yang terbesar dan paling berdampak saat ini.
