Bagi banyak pemimpin dunia, surat tarif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi sebuah isu besar. Namun, bagi Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima militer yang mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada tahun 2021, surat tersebut adalah sebuah “kehormatan.” Dalam suratnya, Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif baru sebesar 40% terhadap ekspor Myanmar ke AS mulai 1 Agustus.
Surat ini dianggap sebagai bentuk penghargaan yang tulus oleh Myanmar, meskipun AS dan hampir semua negara Barat tidak mengakui junta militer sebagai pemerintah sah negara tersebut. Perebutan kekuasaan yang dilakukan militer telah memicu perang saudara yang sudah memasuki tahun kelima, melibatkan pejuang pro-demokrasi dan kelompok pemberontak etnis yang berjuang melawan militer di seluruh penjuru negara.
Berbagai organisasi, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga hak asasi manusia, telah menuduh militer Myanmar melakukan kejahatan perang dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Sebagai respons, AS, Inggris, dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada junta militer dan berupaya membatasi kontak diplomatik dengan mereka.
Dalam konteks ini, Min Aung Hlaing menggambarkan surat Trump sebagai undangan untuk terus berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat. “Saya akan mengirimkan tim negosiasi tingkat tinggi ke AS untuk berdiskusi dengan pihak terkait,” ujarnya. Dia juga meminta agar AS bisa mempertimbangkan pencabutan dan pelonggaran sanksi ekonomi, yang ia klaim menghambat kepentingan bersama dan kemakmuran kedua negara.
Lebih jauh lagi, Min Aung Hlaing memuji kepemimpinan Trump atas upayanya membimbing bangsa menuju kemakmuran dan perdamaian global. Dia juga menarik perhatian pada apa yang ia sebut sebagai kecurangan pemilu di Myanmar, yang paralel dengan dakwaan Trump mengenai pemilu 2020 di AS yang dimenangkan oleh Joe Biden.
Pemilu di Myanmar tersebut dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, namun langsung ditindaklanjuti dengan kudeta militer yang mengakhiri era demokrasi walau pengamat internasional menyatakan pemilu tersebut berlangsung bebas dan adil. Sejak saat itu, Suu Kyi dijatuhkan hukuman 27 tahun penjara setelah proses pengadilan yang dipandang banyak orang sebagai rekayasa untuk menyingkirkan sosok yang berpengaruh ini dari panggung politik.
