Keputusan Mahkamah Konstitusi: Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah penting dengan memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak akan dipisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Keputusan ini diambil dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Kamis, 26 Juni 2025.
Dalam putusannya, pemilu nasional mencakup pemilu untuk anggota DPR, anggota DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu daerah akan meliputi pemilu untuk anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan pemisahan ini, konsep ‘pemilu lima kotak’ yang selama ini dikenal tidak akan berlaku lagi.
MK mengusulkan agar pemungutan suara untuk pemilu nasional dan daerah diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum dan memberikan kemudahan bagi pemilih dalam melaksanakan hak suara mereka sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Alasan di Balik Pemisahan Pemilu
Dalam penjelasannya, MK menyatakan bahwa pemilu serentak sering kali membuat masyarakat merasa jenuh dan tidak fokus. Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa pemisahan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu sebelumnya.
Selain itu, MK juga mencatat bahwa dengan pemisahan ini, partai politik akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kader mereka dalam kontestasi pemilihan umum. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pragmatisme dan meningkatkan idealisme serta ideologi partai politik.
Gugatan Perludem dan Dampaknya
Gugatan yang diajukan oleh Perludem menyoroti berbagai pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Mereka berpendapat bahwa pemilu serentak dengan lima kotak suara telah melemahkan partai politik dan menurunkan kualitas kedaulatan rakyat.
Dengan keputusan ini, diharapkan pemilu nasional dan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi partai politik dan pemilih untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Skema Pemilu Nasional dan Daerah
Berikut adalah gambaran skema pemilu nasional dan daerah yang akan dipisah mulai 2029:
- Pemilu Nasional: Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden
- Pemilu Daerah: Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota
